PENDAHULUAN
Sebutan negara swasembada pangan dulu sempat disematkan pada Indonesia. Julukan ini semakin memudar seiring menurunnya produksi pertanian karena rendahnya minat masyarakat pada sektor ini. Rendahnya produksi sektor pertanian membuat Indonesia mulai rajin melakukan impor komoditi pangan. Impor pangan Indonesia juga tidak bisa terbilang kecil di tengah kebutuhan penduduk yang besar. Pada 2011 saja, total beras impor yang masuk ke Indonesia mencapai 2,5 juta ton dengan nilai USD 1,3 miliar atau setara Rp 11,7 triliun. Beras-beras impor itu berasal dari Vietnam, Thailand bahkan dari China. Dilihat dari luas wilayahnya, Indonesia tentu tidak bisa dibandingkan dengan Vietnam atau Thailand. Namun, dua negara tersebut mampu memaksimalkan luas wilayahnya untuk memproduksi pertanian khususnya beras dan mendatangkan keuntungan dari kinerja ekspornya. Komitmen mengupayakan bahan pangan dari produksi dalam negeri atau swasembada pangan diakui bukan persoalan mudah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui, masalah kebijakan pangan nasional tidak pernah tuntas dilakukan. Kondisi ini diperparah dengan adanya fluktuasi harga dan kenaikan yang tidak wajar di pasar domestik maupun internasional. Tidak hanya itu, Presiden juga mengakui masih ada timpang tindih antara kebijakan sektoral dan mementingkan beberapa sektor, namun tidak mengacu pada kepentingan nasional.
PEMBAHASAN
Pengertian swasembada pangan
Swasembada pangan berarti kita mampu untuk mengadakan sendiri kebutuhan pangan dengan bermacam-macam kegiatan yang dapat menghasilkan kebutuhan yang sesuai diperlukan masyarakat Indonesia dengan kemampuan yang dimilki dan pengetauhan lebih yang dapat menjalankan kegiatan ekonomi tersebut terutama di bidang kebutuhan pangan. Dari pengertian diatas Indonesia era sekarang ini bisa dikatakan belum mencapai swasembada pangan karena masih mengimpor dari luar untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya.
Yang kita ketahui Negara Indonesia sangat berlimpah dengan kekayaan sumber daya alam yang harusnya dapat menampung semua kebutuhan pangan masyarakat Indonesia salah satu cara yaitu dengan berbagai macam kegiatan seperti ini :
• Pembuatan UU & PP yg berpihak pada petani & lahan pertanian.
• Pengadaan infra struktur tanaman pangan seperti: pengadaan daerah irigasi & jaringan irigasi, pencetakan lahan tanaman pangan khususnya padi, jagung, gandum, kedelai dll serta akses jalan ekonomi menuju lahan tsb.
• Penyuluhan & pengembangan terus menerus utk meningkatkan produksi, baik pengembangan bibit, obat2an, teknologi maupun sdm petani.
• Melakukan Diversifikasi pangan, agar masyarakat tidak dipaksakan utk bertumpu pada satu makanan pokok saja (dlm hal ini padi/nasi), pilihan diversifikasi di indonesia yg paling mungkin adalah sagu, gandum dan jagung (khususnya Indonesia timur).
Jadi diversifikasi adalah bagian dr program swasembada pangan yg memiliki pengembangan pilihan/ alternatif lain makanan pokok selain padi/nasi (sebab di indonesia makanan pokok adalah padi/nasi). Salah satu caranya adalah dengan sosialisasi ragam menu yang tidak mengharuskan makan nasi seperti yang mengandung karbohidrat juga seperti nasi yaitu : singkong,ubi,kentang.
Masyarakat Indonesia rindu era Pak Harto
Mengapa masyarakat rindu era Pak Harto? Zaman orba tersebut memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Bahkan, Indonesia berhasil swasembada pangan. Indonesia didaulat badan dunia PBB sebagairole model. Kementerian Pertanian menuai puja dan puji dari domestik dan mancanegara.
Mewujudkan swasembada pangan bukan perkara mudah. Butuh cetak biru (blue plan) untuk menunjukkan rute jalan surplus pangan. Dalam hal ini, pemerintahan Soehato patut diacungi jempol.
Kasus Berkaitan dengan Swasembada Pangan
Publik terhenyak ketika di Yahukimo terjadi kasus kelaparan. Di NTT, yang kesulitan mengakses pangan. Naas ketika sampai memakan korban jiwa. Negeri gemah ripah loh jinawi ini gagal memberi kesejahteraan bagi masyarakat. Era demokrasi tidak sebatas memberi kebebasan, tetapi soal isi perut.
Era orba sebaliknya, kebebasan dikekang, tetapi kesejahteraan dan ketenangan didapat. Kementerian Pertanian dapat menjadi jembatan. Kementerian Pertanian bisa memformulasikan era reformasi, yaitu kebebasan dan kesejahteraan seiring sejalan.
• Integrasi. Kementerian Pertanian tidak jalan sendirian. Swasembada pangan bukan domain menteri pertanian semata. Terkait juga departemen perdagangan, proyek legislasi, dan arah ekonomi nasional.
• Political will. Komitmen politik menyangkut politik ekonomi yang dibangun. Corak ekonomi dunia bisa dilihat secara sosialisme, kapitalisme, dan mix economy. Political will terkait pandangan politik ekonomi pemimpin bangsa.
• Petani. Kemampuan petani Indonesia untuk berkompetisi secara global masih lemah. Serbuan asing melalui investasi modal membuat kewalahan petani domestik. Harga pokok pembelian turun drastis. Petani berada pada posisi tidak beruntung.
Kementerian Pertanian
Kementerian Pertanian harus mengambil peran sebagai peletak visi swasembada pangan. Indonesia kaya sumber daya alam. Namun, miskin sumber daya manusia berkualitas. Quantity not produces quality. Kekayaan alam jadi curse (kutukan) ketimbangblessing (berkah). Gempuran dari sana dan sini tersirat dalam buku The Economic Hit Man. John Perkins membeberkan bahwa Indonesia disedot habis oleh korporasi internasional. Kementerian yang dikawal oleh politisi PKS ini harus menjaga tradisi keberpihakan bagi rakyat. Kebijakan afirmatif harus bertumpu pada petani. Kaum papa yang termarjinalkan. Lahan kini kian tergerus. Di Hari Tanah Nasional, SBY, bahkan, sempat terharu terkait tanah untuk rakyat. Lahan bagi petani dicaplok para pengusaha.
Marhaenisme
Era Soekarno diangkat paham marhaenisme. Paham ini merujuk pada Marhaen, seorang marjinal. Masa kini harus berkaca pada masa lalu bahwa swasembada pangan tidak akan berlangsung tanpa tanah untuk rakyat. Tanah harus dikelola oleh para petani gurem. Jumlah mereka yang mendominasi petani nasional. Tanpa itu semua, hal ini hanya mimpi di siang bolong.
Sebetulnya apa saja masalah sektor pertanian Indonesia di era sekarang sehingga sulit berswasembada?
1. Tidak bosan impor
Pemerintah diyakini tidak mampu mewujudkan swasembada pangan, terutama di komoditas padi, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi. Sebab, pada kenyataannya, pemerintah masih tergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan lima komoditas pokok tersebut.
2. Buruknya infrastruktur pendukung
Kondisi pertanian Tanah Air masih memprihatinkan. Selain kurangnya lahan, infrastruktur pertanian juga dinilai tidak memadai. Hal tersebut menyebabkan kondisi pangan di Indonesia kurang mencukupi.
Minimnya sarana dan prasarana pendukung pertanian nasional membuat kualitas beras nasional masih belum kompetitif dengan beras impor. Padahal, kebutuhan pangan nasional semakin lama makin meningkat.
3. Kenaikan harga BBM
Anggota Komisi IV DPR dari pelbagai fraksi ramai-ramai mengkritik rencana pemangkasan anggaran Kementerian Pertanian. Langkah penghematan yang ditempuh untuk mengikuti rencana pemerintah menjaga anggaran sebelum kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi ini dinilai mengganggu target swasembada pangan 2014.
Anggota fraksi Golkar Hardi Soesilo menilai, langkah Kementan memangkas belanja modal seperti cetak baru sawah, pembibitan, dan pembangunan irigasi, akan merugikan petani. Menurutnya, langkah ini bakal membuat masyarakat yang bekerja di sektor agraris merasa tidak mendapat jaminan berusaha.
Sektor pertanian akan turut terkena dampak kenaikan harga BBM, khususnya solar yang banyak digunakan untuk mesin giling, traktor, dan truk untuk distribusi hasil panen. Dibanding mengutak-atik anggaran, Mentan Suswono diingatkan untuk segera menetapkan harga pokok pembelian (HPP) komoditas penting seperti padi, tebu, dan kedelai.
4. Lahan minim
Kementerian Pertanian mengeluhkan minimnya ketersediaan lahan untuk pembukaan sawah baru di berbagai daerah. Masalah ini mempengaruhi proses produksi dan besaran pasokan beras yang bisa dipenuhi oleh petani dalam negeri.
Sebelumnya, sejak 2010, sekitar 100.000 hektar (ha) lahan pertanian hilang per tahunnya. Kondisi ini tentu saja membuat lahan pertanian semakin minim. Dampaknya, komoditas strategis yang dikelola dalam negeri juga tidak bisa terpenuhi.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Soebagyo menuturkan, otonomi daerah bersifat mendukung pemerintah menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan alih-alih PAD, maka pemerintah daerah menyerahkan lahan pertanian yang potensial, untuk ‘dijual’ ke investor dan diubah menjadi sektor industri serta properti.
5. Minim tenaga kerja
Globalisasi membuat masyarakat Indonesia kini ogah untuk bekerja menjadi petani. Padahal, jika memanfaatkan ini, Indonesia bisa mendunia sebagai negara agraris.
Bank Dunia mendorong pemerintah Indonesia untuk serius mengembangkan asuransi pertanian. Itu merupakan salah satu langkah menahan petani beralih profesi dan menahan arus urbanisasi.
Kepala Ekonom Bank Dunia Asia Pasifik Truman Packard mengatakan laju urbanisasi Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi, selain China dan Filipina, di Asia Pasifik. Akibatnya, perkotaan menjadi wilayah yang semakin sulit dikelola.
Untuk itu, dia menyarankan pemerintah untuk mengendalikan urbanisasi melalui pengembangan sektor pertanian. Mengingat, 45 persen penduduk Indonesia bekerja di sektor agraris tersebut.
Upaya untuk mencapai Swasembada Pangan
Upaya untuk mencapai swasembada pangan adalah dengan cara mengatasi permasalahan yang membuat Indonesia sulit berswasembada pangan, yaitu dengan melakukan upaya upaya seperti berikut:
1. Berhenti Mengimpor
2. Memperbaiki infrastruktur pendukung
3. Harga BBM yang terjangkau
4. Lahan yang memadai
5. Tenaga kerja yang memadai
Memang sulit untuk mewujudkan upaya upaya tersebut tapi jika upaya tersebut tercapai Indonesia diyakini bisa mencapai swasembada pangan.
KESIMPULAN
Swasembada pangan berarti kita mampu untuk mengadakan sendiri kebutuhan pangan dengan bermacam-macam kegiatan yang dapat menghasilkan kebutuhan yang sesuai diperlukan masyarakat Indonesia dengan kemampuan yang dimilki dan pengetauhan lebih yang dapat menjalankan kegiatan ekonomi tersebut terutama di bidang kebutuhan pangan. Dari pengertian tersebut Indonesia bisa dikatakan belum mencapai swasembada pangan karena Indonesia salah satunya masih mengimpor dari luar untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya. Hambatan berswasembada pangan seperti: 1. Tidak bosan mengimpor, 2. Buruknya infrastruktur pendukung, 3. Kenaikan harga bbm, 4. Lahan yang minimum, 5. Minim tenaga kerja. Dan upaya untuk mewujudkan swasembada pangan Indonesia antara lain seperti: 1. Berhenti mengimpor, 2. Memperbaiki infrastruktur pendukung, 3. Harga bbm yang terjangkau, 4. Lahan yang memadai dan yang ke 5. Tenaga kerja yang memadai.
REFERENSI
http://www.merdeka.com/uang/5-penyebab-swasembada-pangan-sulit-terwujud.html
http://yuliana-ekaputri.blogspot.com/2011/04/swasembada-pangan.html
http://www.anneahira.com/kementerian-pertanian.htm
Ahmad Muchtar Roby 